Jadilah Kitab Walau tanpa Judul

KH Hilmi Aminuddin

Kun kitaaban mufiidan bila 'unwaanan, wa laa takun 'unwaanan bila kitaaban. Jadilah kitab yang bermanfaat walaupun tanpa judul. Namun, jangan menjadi judul tanpa kitab.

Pepatah dalam bahasa Arab itu menyiratkan makna yang dalam, terutama menyangkut kondisi bangsa saat ini yang sarat konflik perebutan kekuasaan dan pengabaian amanah oleh pemimpin-pemimpin yang tidak menebar manfaat dengan jabatan dan otoritas yang dimilikinya. Bangsa ini telah kehilangan ruuhul jundiyah, yakni jiwa ksatria. Jundiyah adalah karakter keprajuritan yang di dalamnya terkandung jiwa ksatria sebagaimana diwariskan pejuang dan ulama bangsa ini saat perjuangan kemerdekaan.

Semangat perjuangan (hamasah jundiyah) adalah semangat untuk berperan dan bukan semangat untuk mengejar jabatan, posisi, dan gelar-gelar duniawi lainnya (hamasah manshabiyah). Saat ini, jiwa ksatria itu makin menghilang. Sebaliknya, muncul jiwa-jiwa kerdil dan pengecut yang menginginkan otoritas, kekuasaan, dan jabatan, tetapi tidak mau bertanggung jawab, apalagi berkurban. Yang terjadi adalah perebutan jabatan, baik di partai politik, ormas, maupun pemerintahan. Orang berlomba-lomba mengikuti persaingan untuk mendapatkan jabatan, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya, di negeri ini banyak orang memiliki "judul", baik judul akademis, judul keagamaan, judul kemiliteran, maupun judul birokratis, yang tanpa makna. Ada judulnya, tetapi tanpa substansi, tanpa isi, dan tanpa roh.

Padahal, ada kisah-kisah indah dan heroik berbagai bangsa di dunia. Misalnya, dalam Sirah Shahabah, disebutkan bahwa Said bin Zaid pernah menolak amanah menjadi gubernur di Himsh (Syria). Hal ini membuat Umar bin Khattab RA mencengkeram leher gamisnya seraya menghardiknya, "Celaka kau, Said! Kau berikan beban yang berat di pundakku dan kau menolak membantuku." Baru kemudian, dengan berat hati, Said bin Zaid mau menjadi gubernur.

Ada lagi kisah lain, yaitu Umar bin Khattab memberhentikan Khalid bin Walid pada saat memimpin perang. Hal ini dilakukan untuk menghentikan pengultusan kepada sosok panglima yang selalu berhasil memenangkan pertempuran ini. Khalid menerimanya dengan ikhlas. Dengan singkat, ia berujar, "Aku berperang karena Allah dan bukan karena Umar atau jabatanku sebagai panglima." Ia pun tetap berperang sebagai seorang prajurit biasa. Khalid dicopot "judul"-nya sebagai panglima perang. Namun, ia tetap membuat "kitab" dan membantu menorehkan kemenangan.

Ibrah yang bisa dipetik dari kisah-kisah tersebut adalah janganlah menjadi judul tanpa kitab; memiliki pangkat, tetapi tidak menuai manfaat. Maka, ruuhul jundiyah atau jiwa ksatria yang penuh pengorbanan harus dihadirkan kembali di tengah bangsa ini sehingga tidak timbul hubbul manaashib, yaitu cinta kepada kepangkatan, jabatan-jabatan, bahkan munafasah 'alal manashib, berlomba-lomba untuk meraih jabatan-jabatan. Semoga.

Minapolitan Nasib Nelayan

Selasa, 6 April 2010 | 04:06 WIB

Hari Nelayan Indonesia yang diperingati hari ini, 6 April, bagai menguak riwayat ”urat nadi” negeri bahari ini. Belenggu kemiskinan dan keterbelakangan hingga kini belum beranjak dari kehidupan nelayan. Ketidakpastian penghidupan membuat sebagian nelayan kecil beralih profesi ke sektor informal.

Berdasarkan data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), tahun 2003-2008, sekitar 1,2 juta nelayan tangkap sudah meninggalkan laut. Sebagian dari mereka beralih profesi ke sektor informal di luar perikanan tangkap, misalnya menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, atau tukang ojek.

Keterbatasan bahan bakar minyak, jeratan utang ke tengkulak, permainan harga jual ikan, dan terbatasnya daya serap industri pengolahan ikan menjadi persoalan klasik yang mendera nelayan hingga hari ini.

Kasus penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia oleh nelayan asing, penangkapan ikan dengan alat tangkap yang merusak lingkungan, dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan adalah lingkaran setan yang menggerogoti daya saing nelayan kecil dan tradisional.

Skenario Minapolitan

Mambaca FOKUS, Komas 16-4-2010, saya tertarik dengan topik, "Minapolitan: Agar Ambisi Bisa Terwujud." Terutama tantangan - Pemerintah pernah membuat program pengembangan Agropolitan, Kawasan Sentra Produksi, KAPET, dst. Yang tidak berlanjut.

Berbagai prsoalan dikemukakan, seperti: dukungan Daerah, pasokan faktor produksi (benih, bahan bakar, energi), dukungan sisi hilir, pemasaran, dst. Anggaran pemerintah. Koordinasi antar lembaga. Termasuk konsistensi Kementerian Kelautan Perikana sendiri, yang dari menteri ke menteri bisa berubah fokusnya antara Kelautan atau Perikanan. Dari artikel itu jelas yang sekarang bias ke budidaya perikanan (air tawar dan laut).

Supaya tak terjebak terlalu optimis atau sebaliknya. Secara umum, saya coba memahami masa depan dengan pendekatan skenario, ada dua Faktor Penting dan Uncertain (di luar kendali institusi), misalnya: Respons Pelaku Ekonomi dan Dukungan Pemda. Kalau dua faktor ini mendukung, maka sustainability Minapolitan bisa terjamin.

Dengan dua Faktor itu sebagai sumbu vertikal dan horizontal, akan terbentuk empat Kuadran probabilitas.
Kwadran-1: Respons PELAKU Usaha Tinggi; Dukungan PEMDA Tinggi
Kwadran-2: Respons PELAKU Tinggi, PEMDA Rendah
Kwadran-3: Respons PELAKU Rendah, PEMDA Tinggi
Kwadran-4: Respons PELAKU Rendah, PEMDA Rendah.